Bimtek Dasar Tehnis Pengendalian Keuangan Wilayah

By | April 4, 2022

Bimtek Dasar Tehnis Pengendalian Keuangan Wilayah

Berdasar Permendagri No. 77 Tahun 2020, Penerapan publikasi ini sebagai salah satunya wujud kenaikan kemampuan pemerintahan yang stabil perkuat dan memperbaiki pengendalian keuangan wilayah dalam kenaikan servis pablik dan pengendalian keuangan yang akuntabel

Saya mengharap ke peserta publikasi supaya ikuti aktivitas ini dengan benar-benar, hingga diwujudkannya loyalitas dari kita untuk lakukan pengendalian keuangan yang dapat dipercaya, terbuka dan akuntabel dan bisa dipertanggung jawabkan

Keuangan Wilayah ialah semua hak dan kewajiban Wilayah dalam rencana penyelenggaraan Pemerintah Wilayah yang bisa dipandang dengan uang dan semua wujud kekayaan yang bisa dijadikan punya Wilayah sehubungan dengan hak dan kewajiban Wilayah tersebut.Pengelolaan Keuangan Wilayah ialah keseluruhnya aktivitas yang mencakup rencana, penganggaran, penerapan, penatausahaan, laporan, pertanggungjawaban, dan pemantauan Keuangan Wilayah

Untuk informasi diklat keuangan terbaru bisa diakses pada artikel info diklat kami yang sudah di terbitkan sebelumnya

Adapun isi materi yang hendak diulas seperti berikut :

Transisi Penerapan Dan Penatausahaan Keuangan Wilayah

Penerapan dan Penatausahaan Kas Umum Wilayah

Legitimasi DPA-SKPD, AKPD, SPD

Penerapan Dan Penatausahaan Penghasilan Wilayah

Peraturan Pendataan Dan Pembukuan Akseptasi dan Penghasilan Wilayah Dan Persiapan LPJ Oleh Bendahara Akseptasi SKPD

Peraturan Proses Pembayaran dan Peraturan Penerbitan SPP, SPM, SP2D dan Pendataan Dan Pembukuan

Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran

Peraturan Akuntansi dan Laporan Keuangan Wilayah dan Peraturan Akuntansi Pemerintahan Wilayah

Mekanisme Akuntansi Pemerintahan Wilayah (SAPD) dan Bagan Account Standard (BAS) Wilayah

Peraturan Pengaturan dan Penentuan Raperda/Raperkada Pertanggungjawaban Penerapan APBD

Kekayaan Dan Hutang Wilayah dan Penuntasan Rugi Wilayah

Karena ada Permendagri no. 77 tahun 2020 mengenai pelakasanaan dan penatausahaan dan pengendalian keuangan wilayah, karena itu kami akan melakukan aktivitas itu dengan topik ” Bimtek Dasar Tehnis Pengendalian Keuangan Wilayah Berdasar Permendagri No. 77 Tahun 2020 “

Di dalam Pengendalian Keuangan Wilayah sudah diedarkan Ketentuan Pemerintahan (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Mengenai Dasar Pengendalian Keuangan Wilayah yang awalnya merujuk pada Ketentuan Pemerintahan (PP) RI Nomor 58 Tahun 2005. Untuk Melakukan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 berkenaan Pemerintah Wilayah dan Pasal 69 dan Pasal 86 UU No. 33 Tahun 2004 berkenaan Perimbangan Keuangan di antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Wilayah.

Perlu publikasi Ketentuan Pemerintahan (PP) Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Pengendalian Keuangan Wilayah.

Ada elemen Performa dalam tiap document penganggaran yang diharap sanggup tingkatkan kualitas penganggaran berbasiskan Performaserta merealisasikan penyelarasan di antara rencana dan penganggaran yang sejauh ini belum juga terwujud. Pasal 265 UU 23/2014RKPD jadi dasar kepala wilayah dalam membuat KUA dan PPAS, Pasal 310 UU 23/2014Kepala wilayah membuat KUA dan PPAS berdasar RKPD seperti diartikan dalam Pasal 265 ayat (3) dan disodorkan ke DPRD untuk diulas bersama, Pasal 51 (7) PP12/2019Belanja Wilayah diperinci menurut Masalah Pemerintah wilayah, organisasi, Program, Aktivitas, tipe, objek, dan perincian objek Berbelanja Wilayah.

Kategorisasi Berbelanja Wilayah terdiri dari :

1. berbelanja operasi

2. berbelanja modal

3. berbelanja tidak tersangka

4. berbelanja transfer

Pasal 13 ayat (4) huruf d PMDN 98 2018 Ttg Mekanisme Info Pembangunan Wilayah

Salah satunya feature program e-planning : mempunyai feature integratif secara mekanisme di antara document keluaran Rencana Berbasiskan Electronic/e-Planning RKPD dengan Program Rencana Bujet/ebudgeting

Angka APBD tahun bujet awalnya seperti diartikan pada ayat (1) bisa dilalui jika ada :

• peraturan Pemerintahan Pusat yang menyebabkan tambahan pembebanan pada APBD

• kondisi genting terhitung kepentingan menekan sesuai ketetapan ketentuan perLlndang-undangan.